Jakarta - Bupati Meranti Muhammad Adil kembali berkomunikasi dengan faksi Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas. Dalam tatap muka ke-2 ini, yang difasilitaskan Kementerian Dalam Neeri, kembali mengulas permasalahan kekurangan dana untuk hasil (DBH) minyak dan gas (migas).
Selesai tatap muka Muhammad Ali menjelaskan masalah kurang bayar DBH migas selekasnya dituntaskan
"InsyaAllah kelak uang kami yang di 2022 yang kurang bayar karena US$ 60 jadi US$ 100 kelak akan dibayarkan. Hanya untuk yang 2023 perhitungannya kelak akan sama," papar Adil di Kementerian Dalam Negeri
Seterusnya, Muhammad Adil sempat memberi respon data Kementerian Keuangan masalah resapan bujet Kabupaten Kepulauan Meranti rendah. Menurut dia info yang dikabarkan tidak betul
"Itu lah yang saya tanya pada orang keuangan. Itu kan informasinya ngawur, walau sebenarnya uang di kas wilayah itu tinggal Rp 8 miliar," kata Adil
Baca Juga : https://www.pakarberita.art/2022/11/perekonomian-bidan-digital-bakal.html
"Tapi barusan telah dijelaskan Pak Dirjen, kelak dijelaskan Pak Dirjen kembali," lanjutnya
Awalnya, pemerintahan menyentuh aktualisasi berbelanja wilayah terhitung di Kabupaten Meranti masih rendah. Hal tersebut diutarakan selesai Bupati Meranti Muhammad Adil baru saja ini menyebutkan Kementerian Keuangan berisi setan atau iblis karena pembagian Dana Untuk Hasil (DBH) migas tidak tepat.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan DBH migas cuma sisi benar-benar kecil dari keseluruhnya pola Transfer ke Wilayah (TKD) yang diberi pemerintahan pusat. Pekerjaan wilayah ialah lakukan berbelanja untuk lakukan pembangunan hingga dampaknya dapat dicicipi warga di tempat.
"Sehingga kita berbicara TKD-nya, kita menggerakkan Pemda di wilayah dapat betul-betul lakukan berbelanja, pembangunan, lakukan beberapa programnya untuk membuat kesejahteraan untuk warga," kata Luky dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2
Berdasar data Kementerian Keuangan, resapan berbelanja Kabupaten Meranti semenjak 2016 rerata cuma 82,11%. Khusus 2022 aktualisasinya baru capai 62,49% sampai 9 Desember 2022, dan Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBD) secara nasional baru terlaksana sekitaran 75%.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Wilayah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menggerakkan supaya pemda optimal dalam berbelanja. Tidak cuma minta, tapi kemudian dianggurkan di bank.
"Janganlah sampai uangnya ada, tapi belanjanya tidak jalan ya sama saja ngapain uang sangat besar jika tidak jalan belanjanya Tegasnya